PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DALAM RANGKA PENANGGULANGAN KEMISKINAN MASYARAKAT PESISIR DI PAPUA*

Indonesia terutama Papua memiliki sumberdaya alam yang melimpah tetapi masyarakatnya banyak yang masih dikategorikan miskin. mengapa demikian?. Tulisan ini akan sedikit banyak memberikan pemikiran atas banyaknya perdebatan  dan kenyataan yang selama ini  yang penulis sebut dengan paradoks sumberdaya alam. Tulisan ini juga sebagai pencerahan atas implementasi penanggulangan kemiskinan di bumi nusantara dengan persfektif  yang relatif baru untuk diimplementasikan di Indonesia. Persfektif Pengelolaan Pesisir dan Laut Terpadu (Integrated Coastal Management) khususnya masyarakat nelayan dalam penanggulangan kemiskinan.

Properti Bersama (Common property) dan Pentingnya Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap Kota Jayapura

Res Communes Vs Res Nullius Sumberdaya Perikanan

Sumberdaya perikanan yang menganut asaz common property telah menjadi perdebatan sejak lama. Vincent dan Ostrom (1997), memilih menggunakan istilah common-pool sebagai pengganti common property, dengan alasan sumberdaya alam yang termasuk dalam golongan ini membawa masalah khusus kepada umat manusia, yaitu kesulitan dalam membatasi dan membagi sumberdaya tersebut. Oleh karena semua orang yang memanfaatkan sumberdaya ini berada dalam suatu kolam/tempat (pool), timbul kesulitan untuk membagi serta memilah sumberdaya kepada setiap orang. Demikian pula, aktivitas seseorang secara langsung dan dengan mudah berdampak pada keberadaan dan kesejahteraan orang lain dalam memanfaatkan sumberdaya tersebut. Ketika sumberdaya alam secara fisik dan legal dapat dimasuki dan dimanfaatkan lebih dari satu orang, selanjutnya dapat dikatakan bahwa sumberdaya tersebut bebas untuk dimasuki semua orang. Semua orang saling berkompetisi untuk mendapatkan bagian yang besar dan pada akhirnya membawa dampak negatif bagi semuanya. Parahnya lagi umumnya tidak ada seorangpun yang bertanggungjawab atas kerusakan dan kemunduran mutu sumberdaya. Oleh sebab itu, sumberdaya adalah milik setap orang yang sekaligus tidak dimiliki siapapun (everybody’s property is nobod’s proverty).

PENGELOLAAN EKOSISTEM TERUMBU KARANG BERKELANJUTAN BERBASIS MITIGASI BLAST FISHING DI KEPULAUAN PADAIDO DAN PESISIR PULAU BIAK BAGIAN TIMUR KABUPATEN BIAK NUMFOR

Kabupaten Biak Numfor khususnya kawasan pesisir Pulau Biak bagian timur dan Kepulauan Padaido memiliki luas terumbu karang reef flat sekitar 9252,1 ha2 dan deep reef 328,2 ha2 dengan sekitar 456 jenis terumbu karang dan 716 jenis ikan karang. Ironisnya, kondisi terumbu karang tersebut telah mengalami kerusakan yang umumnya disebabkan oleh pemanfaatan sumberdaya perikanan yang merusak (destructive fishing), yaitu penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak yang hingga saat ini masih marak. Penggunaan bahan peledak (blast fishing) akan merusak terumbu karang dan pada akhirnya akan mengurangi fungsinya sebagai fishing ground, nursery ground dan spawning ground maupun sebagai feeding ground serta mengurangi sumber mata pencaharian bahkan memutus rantai kehidupan generasi yang akan datang.

Ironi Destructive Fishing di Kab. Biak

Wilayah implementasi COREMAP di Kepulauan Padaido dan kini juga pada wilayah Distrik Biak Kota dan Biak Timur yang telah memasuki fase dua diharapkan akan memberikan perubahan yang berarti terutama terhadap perubahan ekosistem terumbu karang yang lebih baik (adanya peningkatan tutupan karang hidup dan keanekaragaman ikan karang) dan perubahan pada kondisi social ekonomi masyarakat sasaran kearah yang lebih baik pula ( total pendapatan yang didapat dari, dan total jumlah orang yang menerima pendapatan dari, berbagai cara kegiatan berkelanjutan berbasis terumbu karang dan pengganti karang di kabupaten program meningkat 10 persen sebelum masa berakhirnya proyek; sedikitnya 70 persen nelayan/penerima manfaat di masyarakat pesisir dalam kabupaten program merasa bahwa program berdampak positif terhadap kesejahteraan dan status mereka sebelum berakhirnya proyek